Ketua BPD Wilayah Selatan Tolak Bimtek Kades di Bandung

BOGOR - Beberapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kabupaten Bogor menolak agenda Bimtek Kepala Desa Se Kabupaten Bogor di Ibis Bandung Trans Studio Hotel pada pertengahan Desember 2023 mendatang dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000 per Kades. 

Penolakan dari para Ketua BPD terkait agenda itu karena diduga hanya menghabiskan anggaran Desa. Apalagi anggaran itu muncul diakhir tahun yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan Desa. 

Baca juga: DPD KNPI Kalsel Akan Lakukan Rapimpurda Bulan Ini

Dalam hal ini, Ketua BPD Desa Gadog, Azet secara pribadi menolak kegiatan Bimtek yang dinilai tidak ada manfaatnya dibandingkan dengan program utama Kepala Desa. 

Menurutnya, anggaran sebesar Rp. 10 juta rupiah itu lebih berharga digunakan untuk kepentingan pembangunan Desa dibanding Bimtek yang pernah dilakukan Kepala Desa pada tahun sebelumnya. 

Baca juga: Aktivis Sayangkan Panwascam Curugbitung Double Job Tetap di Lantik Bawaslu Lebak

" Saya selaku BPD Desa Gadog menolak kegiatan peningkatan kapasitas kepala Desa dengan anggaran Rp 10 Juta Rupiah, yang notabene sebetulnya sangat menyusahkan juga, karena belum tentu hasil pada peningkatan itu baik untuk Desa", ujar Azet, pada Jum'at (08/12/23). 

Dirinya juga menilai kegiatan Bimtek Kepala Desa se Kabupaten Bogor di Bandung akan menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Ia lebih menyetujui kegiatan itu dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan biaya yang sangat minim

Baca juga: Banyak Lalat ke Perumahan, Warga Pinta Tutup Kandang Ternak Ayam di Wanasalam

" Kedua baiknya kegiatan itu dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor, ngapain jauh jauh ke Bandung, dengan biaya yang cukup ringan", katanya. 

Ia juga menegaskan untuk mengusut oknum yang bermain dalam agenda Bimtek Kepala Desa se Kabupaten Bogor di Bandung. Hal tersebut dikatanya sangat membebankan Pemerintah Desa. 

Baca juga: Tak Ingin Warganya Kesulitan Mendapat Air Bersih, Rudi Temui Pendemo dan Beri Solusi Cepat

" Kalaupun misalkan ada oknum yang memainkan hingga mendesak kepala Desa untuk ikut serta pelatihan maka harus di usut, siapapun yang mengadakan nya ya harus di usut juga, jangan sampai ini menjadi beban pemerintah desa dengan biaya yang besar itu, kan tidak semua Desa sanggup mengeluarkan anggaran sebesar itu", tegasnya. 

Sama halnya dengan AG selaku ketua BPD di wilayah Puncak juga memberikan penolakan terkait agenda Bimtek yang diselenggarakan oleh salah penyedia jasa pelatihan asal Bandung. 

Baca juga: DPD GMPRI DKI Jakarta, Desak KPK Segera Periksa Cak Imin Dalam Kasus Kardus Durian

AG mengatakan program pembangunan Desa dan penanganan stunting lebih utama dibandingkan dengan acara Bimtek yang pernah dilakukan Kepala Desa sebelumnya. 

" Untuk program penanganannya stunting lebih urgent dibandingkan dengan acara Bimtek di Bandung. Acara seperti itu kan sering dilakukan oleh kades", ucapnya.***