Jadi Milik TSI, Puluhan Mantan Karyawan TWM Ujuk Rasa Tuntut Upah Minimum Kabupaten Bogor

BOGOR-Puluhan mantan karyawan Taman Wisata Matahari (TWM) Cisarua Puncak Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa (Unras) menuntut pihak TWM memberikan sisa pembayaran upah seusai peraturan yang berlaku. 

Ujuk rasa yang digelar hari kedua itu tetap konsiten meminta keadilan supremasi hukum, dan memenuhi hak hak pekerja. Merek juga meminta proses PHK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no 13 tahun 2023 tentang ketanakerjaan dan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Tuntutan ini memuncak saat adanya rumor Taman Wisata Matahari diambil alih oleh Taman Safari Indonesia. 

Baca juga: Aktifis Muda Mohamad Reza Fajar Menolak Musda KNPI  Kabupaten Buol

Ketua DPC Kantor Hukum Spin dan Rekan
Edy Purwanto, mengatakan para mantan karyawan TMW meminta hak sesuai upah minimum Kabupaten Bogor yakni, sebesar Rp 4.520.212. 

"Tuntutan kami normatif saja terhadap karyawan  yang bekerja di TWM berkaitan dengan upah, upah yang dibayarkan ke ratusan karyawan itu mayoritas hanya sekitar 1, 2 juta rupiah per-bulan, yang sangat jauh dengan upah minimum  Kabupaten Bogor " katanya, pada Rabu (22/11/2023). 

Baca juga: Kabareskrim di Fitnah, PB HMI Desak Kapolri Usut Tuntas

Menurutnya, para mantan karyawan TWM yang tergabung dengan spin ini akan tertahan melakukan aksi demontrasi sampai tuntutan dikabulkan. 

"Kami akan bertahan sampai pihak perusahaan memenuhi hak hak sebanyak 80 karyawan sesuai aturan yang berlaku", ujarnya. 

Baca juga: Jalan Lurus, Mini Bus Avanza Ditemukan di Rawa Jalan Mahir Mahar

Aksi demontrasi tersebut bukan pertama kali dilakukan oleh karyawan TWM, pada tahun 2022 lalu, puluhan karyawan meminta upah sesuai aturan yang ditetapkan Kabupaten Bogor. 

Sementara itu Pengelola Taman Wisata Matahari, Hermawan mengatakan perhitungan upah yang harus dibayarkan yang dilakukan pihak TWM sudah sesuai aturan. Pihaknya juga tidak akan memenuhi tuntutan puluhan mantan karyawan yang saat ini melakukan demontrasi. 

Baca juga: Jelang Pilkades Serentak di Lebak, LP KPK Pinta Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

" Kami tidak bisa mengabulkan tuntutan para mantan karyawan yang sedang melakukan aksi, karena pihak perusahaan sudah menghitung sisa pembayaran upah seusai aturan", imbuhnya 

Dirinya juga membenarkan bahwa, TWM beralih kepemilikan yang saat ini dalam tahapan administrasi . 

Baca juga: DPD GMPRI DKI Jakarta, Desak KPK Segera Periksa Cak Imin Dalam Kasus Kardus Durian

" Dalam proses tahapan administrasi kepemilikan oleh TSI ". Pungkasnya. ***