Suferi
JAKARTA - Pengamat Politik Rocky Gerung menjadi sorotan publik setelah videonya tersebar luas, saat itu Rocky menyampaikan kritiknya terhadap program Ibu Kita Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut menuai banyak persoalan di berbagai kalangan. Penyataan yang diungkapakan pengamat politik Rocky Gerung merupakan pernyataan yang tidak tepat diucapkan di ruang publik sebab dapat memicu disinformasi dan menciptakan ketegangan di masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Divisi Advokasi Depok Online Bersatu (DOB) Frandy Simatupang dalam keterangan resmi, Jumat (04/08/2023).
“Pencemaran nama baik, penghinaan dan Ujaran kebencian juga seringkali terkait dengan penyebaran hoaks dan disinformasi yang dimaksudkan untuk memanipulasi persepsi dan menciptakan ketegangan di masyarakat, ” ujarnya.
Indonesia merupakan negara Demokrasi dimana orang bebas untuk berpendapat. Maskipun demikian, menurutnya, diskusi yang dilakukan di negara demokrasi haruslah tepat dan berisikan muatan positif tanpa adanya ujaran kebencian yang menciptakan rasa takut dan ancaman.
”Demokrasi membutuhkan ruang publik yang aman untuk berdiskusi, berdebat, dan menyuarakan pendapat tanpa rasa takut atau ancaman, ” katanya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa ujaran kebencian yang dilontarkan terhadap seseorang dapat menciptakan ketegangan situasi politik dan akan mempengaruhi terhadap partisipasi politik masyarakat.
”Ujaran kebencian dapat menciptakan iklim yang berbahaya di ruang publik dan menghambat partisipasi yang bebas dan adil, ” kata Frandy.
Apalagi, menurutnya, diksi ’bajingan-tolol’ tidak seharusnya keluar dari ucapan seorang akademisi yang seharusnya menjadi contoh bagi kaum intelektual. Ujaran kebencian yang dilontarkan oleh akademisi sekaligus pengamat politik tersebut tentu akan menciptakan iklim politik yang buruk.
”Akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung, beberapa kali telah melakukan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan baru-baru ini ia kembali mengucapkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dengan kata-kata 'bajingan yang tolol', ” ungkap Frandy.
”Ujaran kebencian, penghinaan maupun pencemaran nama baik yang tidak berdasar serta menyakitkan dapat berdampak buruk pada iklim politik dan sosial, serta dapat mempengaruhi proses demokrasi dan pendidikan di Indonesia, ” lanjutnya.
Untuk itu, Frandy mengatakan, ujaran kebencian dan penghinaan tidak seharusnya dibiasakan di negara demokrasi seperti Indonesia. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia haruslah demokrasi yang sehat dan tanpa adanya ujaran kebencian dan penghinaan.***
Updates 
Helmi M. Fadhil 
M.Ali 
Rahmat Salakea 
